Network
MJ GKI Pengadilan membentuk Tim Advokasi Hukum untuk mengajukan gugatan hukum terhadap Walikota Bogor.
Gugatan tersebut diajukan kepada Pengadilan Tata usaha Negara (PTUN) dan Majelis Hakim PTUN mengabulkan serta memberikan keputusan untuk pembatalan atas surat pembekuan gedung.
Bahkan, Mahkamah Agung (MA) dari Majelis Hakim Peninjauan Kembali (PK) juga memberikan putusan bahwa surat pembekuan tersebut diputuskan TIDAK DAPAT DITERIMA.
Baca Juga: Resep Talam Lumer Labu Kuning, Suguhan Lebaran yang Istimewa dan Bikin Tamu Suka
6. 2010
Pemkot Bogor akhirnya membuka segel dan gembok di lokasi pembangunan gedung gereja yang dengan bantuan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
Namun, beberapa hari kemudian pada tanggal 28 Agustus 2010 lokasi pembangunan gereja kembali disegel dan digembok tanpa alasan jelas.
7. 2011
WaliKota Bogor mengeluarkan SK Nomor 645.45-237 perihal Pencabutan IMB GKI Pengadilan pada alamat terkait untuk pembekuan kembali karena ditemukannya penyimpangan pada surat pengajuan poin Pernyataan Tidak Keberatan oleh warga sekitar.
Seorang simpatisan bernama Yohanes Saragih mengajukan laporan kepada Ombudsman RI sehingga Lembaga tersebut menerbitkan rekomendasi kepada MJ GK Pengadilan.
