Network
SUKOHARJOUPDATE - Mardani Ali Sera, menyoal adanya pejabat non-nakes menerima booster vaksin Covid 19.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, menanggapi hal tersebut setelah adanya video yang beredar, kalau ada pejabat non-nakes yang menerima vaksin dosis ketiga.
Dikutip Sukoharjoupdate.com dari laman Pikiran-rakyat.com, sebagaimana pada Selasa, 24 Agustus 2021, sebuah video kunjungan Presiden Jokowi ke Kalimantan Timur, sejumlah pejabat yakni Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor, Wali Kota Samarinda Andi Harun, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto mengaku telah mendapatkan vaksinasi dosis ketiga kepada Presiden Jokowi.
Baca Juga: Lolos Seleksi Akmil 2021, Rizqan Berjanji Kunjungi Makam Ayahnya Memakai Seragam
Tetapi video yang sempat diunggah Sekretariat Presiden itu kini telah dihapus.
Mardani mengungkapkan, seharusnya pejabat yang mendapat vaksin ketiga Covid 19 itu malu, sebab masih banyak masyarakat terima vaksin.
Vaksinasi Covid 19 ini diakui memang belum merata untuk setiap daerah. Masih banyak masyarakat yang belum menerima vaksin dosis pertama. Untuk itu, Mardani Ali meminta Jokowi bertindak tegas dengan kebijakan tersebut.
Baca Juga: Ucapan Bikin Resah Umat Beragama, MUI Minta Aparat Tindak Tegas M Kece
Dirinya menegaskan, semua elemen masyarakat terutama pejabat harus mengikuti aturan, bahwa dosis ketiga tersebut diprioritaskan bagi nakes.
"Semua harus ikut aturan, dosis ketiga adalah untuk tenaga kesehatan," kata Mardani Ali, sebagaimana dikutip Pikiran-Rakyat.com dari akun Twitter @MardaniAliSera, Kamis, 26 Agustus 2021.
"Mestinya kita malu mendapatkan yang ketiga sementara masih banyak rakyat Indonesia di beberapa tempat belum dapat vaksin pertama. Pak @jokowi perlu menegaskan aturan dengan tegas," ujar Mardani Ali.
Baca Juga: Sudah 100.000 Buruh Telah Divaksin, Jumlahnya Akan Terus Ditambah
Meski begitu, Kemenkes melalui juru bicara Siti Nadia Tarmizi dalam sebuah diskusi, Selasa, 24 Agustus 2021, memastikan bahwa saat ini belum ada kelompok lain yang menerima vaksin ketiga (booster) selain para tenaga kesehatan.
Hal ini sekaligus meluruskan kabar yang menyebut wacana pemberian booster vaksin bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan pejabat publik lainnya.
Namun, Mardani Ali kembali menambahkan, bila perlu harus ada teguran kepada pejabat yang menerima vaksin Covid-19 dosis ketiga itu.
Menurutnya, jangan sampai ada penilaian dari masyarakat bahwa Presiden Jokowi membiarkan hal ini dan jadi indikasi ketidakpedulian mengenai pentingnya kredibilitas pemerintah.
"Jika perlu diberi teguran. Jangan sampai timbul anggapan diamnya pak @jokowi jadi indikasi ketidaktahuan/ketidakpedulian mengenai pentingnya kredibilitas maupun integritas pemerintah dalam upaya pengendalian pandemi," kata Mardani Ali.
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah menegaskan sasaran vaksin ketiga atau booster vaksin Covid 19 diprioritaskan bagi tenaga kesehatan atau nakes bukan untuk yang lain.***(Nurul Khadijah/Pikiran-rakyat.com)
