Mensos Risma Mengamuk, 1.868 Rekening Penerimaan Bansos di Sragen terbelokir

”Kami minta bantuan BPKP untuk review, Kalau kami sendiri nanti tidak independen dan salah menterjemahkan,” ujarnya.

Risma mengaku bila dirinya saat ini benar-benar mensoroti penyaluran BPNT terutama terkait selisih harga. Pihaknya heran dengan nominal Rp 200 ribu bisa terbelanjakan semua. Padahal harga komoditas bervariasi dan memungkinkan adanya selisih sisa pembelian.

Baca Juga: Mentan Beri Bantuan ATM Beras Bagi Masyarakat Terdampak Pandemi

"Rata-rata harga di e warung saya pantau kurang dari Rp 200 ribu. Kenapa bisa pas di e warung? Padahal bantuan untuk 18,8 juta orang. Jika selisih Rp 1.000 saja bisa dikalikan nilainya,” ujarnya.

Senada, Anggota Komisi VIII DPR RI Paryono mengatakan, persoalan BPNT ini sudah jadi masalah umum. Menurut Paryono, akan menjadi masalah ketika tugas sosial yang diemban bank himbara, justru dicampur aduk dengan sisi bisnis.

Secara tegas, ungkap Paryono, pihaknya sangat mendukungn langkah kementerian sosial, bila bantuan BPNT tersebut diganti dengan uang tunai. Sebab, ungkap Paryono, dengan uang tunai, warga penerima manfaat bisa digunakan kebutuhan lain, tidak melulu beras, telur maupun komoditas ketiga lainnya.

Baca Juga: Rekomendasi Kemenkes, Penderita Autoimun Bisa Mendapat Vaksinasi Covid 19, Cek Syaratnya

"Dengan sistem saat ini menurutnya rentan terjadi korupsi. Namun, bila diganti uang tunai, itukan bisa untuk keperluan lain. Sehingga dengan situasi seperti ini perlu dievaluasi sistem BPNT diberikan dalam bentuk uang tunai. Karena tujuan pembelian sesuai kebutuan penerima. Selain itu denga uang tunai, alur penerimaan BPNT tidak muncul banyak persoalan,"tegasnya.

Paryono yang juga anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI meminta Mensos untuk mengecek pembagian BPNT tidak hanya di Wonogiri, Surakarta maupun Sragen, tetapi banyak kasus serupa juga muncul di Karanganyar.***