Mensos Risma Mengamuk, 1.868 Rekening Penerimaan Bansos di Sragen terbelokir

- 20 Agustus 2021, 22:22 WIB
Mensos Tri Rismaharini mengamuk saat mengetahui 1.868 rekening penerima bantuan sosial terbelokir, Jumat 20 Agustus 2021
Mensos Tri Rismaharini mengamuk saat mengetahui 1.868 rekening penerima bantuan sosial terbelokir, Jumat 20 Agustus 2021 /Sukoharjoupdate/Bramantyo

SUKOHARJOUPDATE - Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengamuk saat mengetahui 1.868 rekening penerima bantuan sosial terbelokir, saat berkunjung ke Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, Jumat 20 Agustus 2021.

Mantan Walikota Surabaya ini benar-benar marah, dalam rapat koordinasi, terungkap tahap pertama ada 17 penerima manfaat di Sragen yang belum menerima bantuan.

Penyebabnya masih belum diketahui secara pasti. Sedangkan, pada tahap kedua masih ada 1.926 penerima bantuan di Sragen yang belum disalurkan.

Baca Juga: Terdampak Pandemi 400 Seniman di Klaten Menerima Bantuan Sembako

Menurut Risma terbelokirnya rekening tersebut, jelas berdampak terhadap para penerima bansos program Keluarga Harapan (PKH). Karena dengan terbelokirnya rekening, para PKH tak bisa mencairkan bantuan. Padahal, ungkap Risma, bantuan itu sangat dibutuhkan para penerima PKH.

"Saya menemukan 1.829 penerima rekeningnya terbelokirnya sehingga mereka yang belum mencairkan bansoa. Terus saya berkoordinasi dengan pihak BNI, dan saya lebih kaget lagi. Ternyata ada 1.868 rekening penerima bantuan sosial yang terblokir,"ungkap Risma dalam kunjungan kerja (kunker) bersama Komisi VIII DPR RI.

Diketahui dari pembahasan yang juga dihandiri anggota Komisi VIII DPR RI Paryono dan Endang Maria ditemukan beberapa persoalan. Diantaranya, ribuan kartu ATM milik KPM yang diblokir lebih dari dua bulan. Kemudian komoditas sembako yang diterima warga KPM dinilai juga banyak tidak sesuai dengan harapan.

Baca Juga: Paket Bantuan Pasien Isoman Warga Terdampak Covid-19 di Karanganyar Terus Mengalir

Kemudian, ada kejanggalan dalam harga komoditas yang dibagikan. Karena semua di buat pas seharga Rp 200 ribu. Dari temuan itu, Risma langsung mempelajari apa kekurangan dalam sistem dalam BPNT ini. Pihaknya juga telah meminta bantuan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mereview sistem dan konsep bantuan ini.

Halaman:

Editor: Bramantyo


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x