Network
/photo/2021/08/20/993267363.jpg)
SUKOHARJOUPDATE - Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengamuk saat mengetahui 1.868 rekening penerima bantuan sosial terbelokir, saat berkunjung ke Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, Jumat 20 Agustus 2021.
Mantan Walikota Surabaya ini benar-benar marah, dalam rapat koordinasi, terungkap tahap pertama ada 17 penerima manfaat di Sragen yang belum menerima bantuan.
Penyebabnya masih belum diketahui secara pasti. Sedangkan, pada tahap kedua masih ada 1.926 penerima bantuan di Sragen yang belum disalurkan.
Baca Juga: Terdampak Pandemi 400 Seniman di Klaten Menerima Bantuan Sembako
Menurut Risma terbelokirnya rekening tersebut, jelas berdampak terhadap para penerima bansos program Keluarga Harapan (PKH). Karena dengan terbelokirnya rekening, para PKH tak bisa mencairkan bantuan. Padahal, ungkap Risma, bantuan itu sangat dibutuhkan para penerima PKH.
"Saya menemukan 1.829 penerima rekeningnya terbelokirnya sehingga mereka yang belum mencairkan bansoa. Terus saya berkoordinasi dengan pihak BNI, dan saya lebih kaget lagi. Ternyata ada 1.868 rekening penerima bantuan sosial yang terblokir,"ungkap Risma dalam kunjungan kerja (kunker) bersama Komisi VIII DPR RI.
Diketahui dari pembahasan yang juga dihandiri anggota Komisi VIII DPR RI Paryono dan Endang Maria ditemukan beberapa persoalan. Diantaranya, ribuan kartu ATM milik KPM yang diblokir lebih dari dua bulan. Kemudian komoditas sembako yang diterima warga KPM dinilai juga banyak tidak sesuai dengan harapan.
Baca Juga: Paket Bantuan Pasien Isoman Warga Terdampak Covid-19 di Karanganyar Terus Mengalir
Kemudian, ada kejanggalan dalam harga komoditas yang dibagikan. Karena semua di buat pas seharga Rp 200 ribu. Dari temuan itu, Risma langsung mempelajari apa kekurangan dalam sistem dalam BPNT ini. Pihaknya juga telah meminta bantuan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mereview sistem dan konsep bantuan ini.
”Kami minta bantuan BPKP untuk review, Kalau kami sendiri nanti tidak independen dan salah menterjemahkan,” ujarnya.
Risma mengaku bila dirinya saat ini benar-benar mensoroti penyaluran BPNT terutama terkait selisih harga. Pihaknya heran dengan nominal Rp 200 ribu bisa terbelanjakan semua. Padahal harga komoditas bervariasi dan memungkinkan adanya selisih sisa pembelian.
Baca Juga: Mentan Beri Bantuan ATM Beras Bagi Masyarakat Terdampak Pandemi
"Rata-rata harga di e warung saya pantau kurang dari Rp 200 ribu. Kenapa bisa pas di e warung? Padahal bantuan untuk 18,8 juta orang. Jika selisih Rp 1.000 saja bisa dikalikan nilainya,” ujarnya.
Senada, Anggota Komisi VIII DPR RI Paryono mengatakan, persoalan BPNT ini sudah jadi masalah umum. Menurut Paryono, akan menjadi masalah ketika tugas sosial yang diemban bank himbara, justru dicampur aduk dengan sisi bisnis.
Secara tegas, ungkap Paryono, pihaknya sangat mendukungn langkah kementerian sosial, bila bantuan BPNT tersebut diganti dengan uang tunai. Sebab, ungkap Paryono, dengan uang tunai, warga penerima manfaat bisa digunakan kebutuhan lain, tidak melulu beras, telur maupun komoditas ketiga lainnya.
Baca Juga: Rekomendasi Kemenkes, Penderita Autoimun Bisa Mendapat Vaksinasi Covid 19, Cek Syaratnya
"Dengan sistem saat ini menurutnya rentan terjadi korupsi. Namun, bila diganti uang tunai, itukan bisa untuk keperluan lain. Sehingga dengan situasi seperti ini perlu dievaluasi sistem BPNT diberikan dalam bentuk uang tunai. Karena tujuan pembelian sesuai kebutuan penerima. Selain itu denga uang tunai, alur penerimaan BPNT tidak muncul banyak persoalan,"tegasnya.
Paryono yang juga anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI meminta Mensos untuk mengecek pembagian BPNT tidak hanya di Wonogiri, Surakarta maupun Sragen, tetapi banyak kasus serupa juga muncul di Karanganyar.***
