BERITASUKOHARJO.com - Belakangan ramai soal film dokumenter Dirty Vote yang muncul di hari ketiga sebelum Pemilu 2024 digelar.
Kemunculan film Dirty Vote yang mengungkap dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024 ini menjadi guncangan di ranah demokrasi Indonesia.
Film dokumenter bertajuk Dirty Vote diproduksi dari Watchdoc dengan sutradaranya ialah Dandhy Laksono.
Sebelum Dirty Vote, ia juga pernah memproduksi dokumenter tentang lingkungan berjudul Sexy Killers.
Film Dirty Vote dirilis melalui kanal YouTube Dirty Vote dan juga PSHK Indonesia pada Minggu, 11 Februari 2024.
Terhitung dua hari sejak pertama kali ditayangkan, Dirty Vote saat ini telah ditonton oleh lebih dari 7 juta tayangan.
Dibintangi oleh tiga Ahli Hukum Tata Negara (HTN) di antaranya, yaitu Zainal Arifin Mochtar, Bivitri Susanti, dan Feri Amsari.
Ketiganya mengungkap data-data dari berbagai instrumen kekuasaan telah digunakan untuk memenangkan pemilu dan merusak tatanan demokrasi.
Baca Juga: Mengenal Allah dan Hakikat Bersyukur, Kandungan Kitab Al Hikam yang Masyhur Karangan Ibnu Athaillah
Siapakah sosok ketiga tokoh utama yang merupakan Ahli Hukum Tata Negara ini? Simak dengan membaca artikel berikut hingga tuntas!
1. Profil Zainal Arifin Mochtar
Dilansir BeritaSukoharjo.com dari laman Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Zainal Arifin Mochtar merupakan dosen hukum tata negara di Fakultas Hukum UGM.
Pria yang akrab disapa Uceng ini menempuh pendidikan sarjana Ilmu Hukum di UGM, dan melanjutkan program magister Ilmu Hukum di Universitas Northwestern, Chicago, USA.
Selain itu, ia juga berhasil mendapatkan gelar doktor dari Fakultas Hukum UGM pada 2012.
Dikutip dari laman resmi Komite Pengawas Perpajakan Kementerian Keuangan, Zainal Arifin Mochtar juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komite Pengawas Perpajakan periode 2023-2026.
Baca Juga: Berapa sih Anggaran Pemilu Masing-Masing TPS? Yuk Cek agar Tidak Ada Pihak yang Menyelewengkan!
2. Profil Bivitri Susanti
Dikutip dari laman resmi Jentera, Bivitri Susanti adalah pengajar tetap di Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera.
Bivitri Susanti memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada 1999.
Bivitri kemudian melanjutkan studinya dan berhasil meraih gelar Master of Laws dari Universitas Warwick, Inggris, pada tahun 2002 dengan predikat "with distinction", didukung oleh beasiswa The British Chevening Award.
Setelah itu, ia melanjutkan pendidikan di University of Washington School of Law, Amerika Serikat, untuk menempuh jenjang doktoral, yang masih dalam proses penyelesaian saat ini.
Bivitri terkenal karena keterlibatannya yang aktif dalam upaya pembaruan hukum, baik melalui pengembangan konsep maupun langkah-langkah konkret untuk pembaruan tersebut, serta memberikan layanan sebagai konsultan untuk sejumlah organisasi internasional.
3. Profil Feri Amsari
Dikutip dari laman resmi Jurnal Antikorupsi, Feri Amsari adalah seorang aktivis hukum sekaligus dosen di Fakultas Hukum Universitas Andalas (UNAND) Padang.
Feri Amsari juga aktif membuat tulisan-tulisan bertema korupsi, hukum, politik, dan kenegaraan.
Saat ini tulisan-tulisannya telah banyak dimuat di berbagai media cetak baik lokal maupun nasional. Tulisan ilmiah nya juga terdapat pada jurnal-jurnal terkemuka yang terakreditasi dan terindeks Scopus.
Riwayat pendidikannya dimulai di Fakultas Hukum Universitas Andalas dan berhasil meraih gelar sarjana pada tahun 2008.
Ia juga menyelesaikan pendidikan magister di universitas yang sama dengan pencapaian IPK cumlaude dan studi magister di bidang perbandingan hukum Amerika dan Asia di William and Mary Law School, Virginia.
Baca Juga: Resep Creamy Pasta Bayam! Cara Lain Masak Bayam Biar Tak Cuma Jadi Sayur Bening, yuk Coba!
Tanggapan Gibran, Anies Baswedan, dan Ganjar Pranowo soal Film Dirty Vote
Dikutip dari laman ANTARA News, Gibran mengaku belum menonton film dokumenter Dirty Vote yang sedang viral di media sosial tersebut. Dia menambahkan jika ada kecurangan Pilpres, maka akan dilaporkan.
Di sisi lain, Anies Baswedan menanggapi penayangan film Dirty Vote seperti berikut:
“Hati-hati dengan rakyat karena rakyat akan merespons seluruh tindak kecurangan itu dengan cara yang kita tidak tahu,” tutur Anies yang dilansir dari kanal YouTube Pikiran Rakyat pada Selasa, 13 Februari 2024.
Sementara itu, Ganjar Pranowo menilai bahwa film Dirty Vote sebagai edukasi untuk publik.
"Edukasi untuk publik agar semua bisa menjaga arah demokrasi dengan baik, itu diingatkan oleh para ilmuwan,” ucapnya.
Film Dirty Vote yang berdurasi 1 jam 57 menit itu saat ini telah hilang dari pencarian YouTube. Jika mengetik Dirty Vote, maka yang keluar hanya video reaksi atau video dari akun lain bukan asli pengunggah.
Namun, jangan khawatir! Kamu tetap masih bisa menonton film dokumenter ini di YouTube dengan cara mencari direct link video Dirty Vote di akun Dirty Vote atau bisa mengevek akun YouTube PSHK Indonesia yang juga mengunggah film tersebut. ***