Network
BERITASUKOHARJO.com - Kereta Cepat Jakarta-Bandung rupanya mengalami polemik baru ketika China meminta Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) menjadi jaminan setelah pembengkakan dana Rp18 Triliun.
China juga telah menyetujui tambahan utang sebesar Rp17,7 Triliun untuk melanjutkan pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung agar tidak tertunda dan mangkrak.
Namun, pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung sempat menjadi opsi sulit karena sempat terjadi hal-hal yang membuat biaya bertambah di luar perkiraan.
BeritaSukoharjo.com melansir Asia Sentinel dan berbagai sumber pada 15 April 2023 terkait simalakama atau pilihan sulit Indonesia dalam pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang melibatkan utang dari China.
Bhima Yudhistira selaku Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) menganggap bahwa pemerintah Indonesia tengah dihadapkan pada opsi yang sulit dalam menyelesaikan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.
Opsi pertama, Pemerintah Indonesia harus menanggung biaya pembangunan yang telah membengkak untuk melanjutkan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung meskipun harus membebani keuangan negara atau APBN.
Selain itu, pemerintah juga semakin banyak tanggungan utang pembangunan kepada China yang disertai peningkatan bunga karena proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung terus berlanjut.
Namun, jika Kereta Cepat Jakarta-Bandung tidak dilanjutkan maka bisa berdampak pada mangkraknya pembangunan yang berpotensi secara hukum karena menyebabkan kerugian besar hingga triliunan rupiah.
Dalam pilihan simalakama ini, proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung sedang terjebak dalam ‘Sunk Cost Fallacy' atau kesalahan dalam pembiayaan yang hangus dan tidak dapat dijadikan investasi dalam sebuah proyek.
Sunk Cost Fallacy juga bisa menyebabkan kerugian besar tapi proyek yang dijalankan tidak bisa dihentikan karena negara telah mengeluarkan biaya untuk pembangunan kereta cepat ini.
Dalam mempertimbangkan solusinya, Indonesia justru membuat wacana untuk menghapus rute kereta api reguler Argo parahyangan dari Jakarta ke Bandung yang harganya lebih murah meskipun menjadi kendaraan yang lambat.
Indonesia akhirnya mengatasi pembengkakan dana dengan cara menutup setoran ekuitas 25% dengan pinjaman utang 75% agar Kereta Cepat Jakarta-Bandung tidak mangkrak.
Kolaborasi Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) yang terdiri dari beberapa perusahaan akhirnya membuat putusan pada 60% pinjaman ditanggung Indonesia dan sisanya milik China yang dirupakan saham.
Jika ditotal seluruhnya, pendanaan awal Kereta Cepat Jakarta-Bandung yakni Rp99 Triliun lalu ditambah pembengkakan 1,2 Miliar Dolar atau hampir Rp18 Triliun maka menjadi Rp107 Triliun.
Meskipun begitu, Indonesia tetap optimis bahwa Kereta Cepat Jakarta-Bandung akan segera selesai dan dijadwalkan mulai beroperasi pada pertengahan tahun 2023.***
