Network
3. Penerima bukanlah pekerja atau buruh dari golongan PNS, TNI, dan Polri yang telah mendapatkan gaji utamanya dari negara.
4. Penerima bansos BSU belum pernah menerima bantuan lain dari negara seperti Kartu Prakerja, Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan produktif untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
Baca Juga: HATI-HATI, Presiden Jokowi Himbau Penumpang Gunakan E-Tiket Saat Mudik Lebaran 2023, untuk Apa?
5. Poin penting yang perlu dicatat adalah penerima bukan pekerja yang mendapatkan gaji UMP atau UMK sebesar Rp3,5 juta sampai Rp3,6 juta. Artinya, pekerja yang mendapatkan gaji denga besaran tersebut tidak bisa menerima bansos BSU.
6. Bagi pekerja buruh atau karyawan yang terkena Putuh Hubungan Kerja (PHK) bisa diutamakan.
Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri yang mulai berlaku pada tanggal 5 September 2022 atas perubahan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan atau Permenaker Nomor 16 Tahun 2021, serta Permenaker Nomor 21 Tahun 2021.
BSU juga diatur dalam Permenaker Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh.
Baca Juga: FAVORIT BOCIL! Resep Maklor Tusuk Super Enak, Ide jualan 1000an, Murah Meriah, Laris Manis
Meskipun sampai saat ini belum ada informasi resmi terkait bansos atau BSU yang ditujukan kepada karyawan dan buruh, tapi program ini bisa saja dicanangkan kembali mengingat PHK semakin marah terjadi.
