BERITASUKOHARJO.com – Para pejabat di Indonesia dikagetkan dan menyampaikan kritik dan protes terkait surat larangan buka puasa bersama dari Presiden Jokowi.
Menteri kabinet, birokrat, Kapolri, dan jajaran pejabat Indonesia lainnya melayangkan protes dan kritik setelah mendapatkan surat larangan buka puasa bersama dari Jokowi selama bulan suci Ramadhan.
Melansir South Cina Morning Post oleh BeritaSukoharjo.com pada Senin, 27 Maret 2023, surat larangan buka puasa bersama dari Presiden Jokowi yang dibanjiri kritik dan protes ini ditujukan khusus kepada pejabat Indonesia.
Adapun surat larangan buka puasa dari Presiden Jokowi ini bermula dari kritik dan protes warganet atau publik Indonesia terhadap kekayaan dan gaya hidup mewah para pejabat dan keluarganya.
Larangan ini tidak berlaku untuk umum dan hanya ditujukan kepada para pejabat yang mendapat surat larangan tersebut.
Surat larangan buka puasa bersama ini juga mendapat kritik dari Abdul Mu’ti selaku Ketua organisasi Muslim Muhammadiyah melalui postingan Instagramnya @abe_mukti.
Baca Juga: Hukum Puasa bagi Ibu Hamil dan Menyusui, Qadha atau Fidyah? Begini Penjelasan Ustadz Abdul Somad
Mu’ti menganggap bahwa tradisi buka puasa bersama adalah sarana untuk menjaga persaudaraan dan kekeluargaan antar umat Islam.
“Dengan buka bersama justru bisa mencairkan hubungan serta bisa menjadi sarana komunikasi antara para pejabat negara dengan masyarakat,” ungkapnya di caption akun Instagramnya.
Mu’ti juga menegaskan bahwa buka puasa bersama seharusnya tidak menjadi suatu larangan selama dilaksanakan secara sederhana tanpa menggunakan anggaran negara.
“Tidak seharusnya para pejabat negara dilarang menyelenggarakan buka bersama,” tulisnya di akhir kalimat.
Baca Juga: Resep Nastar Super Simple, Cuma Pakai 5 Bahan Utama, Cocok Jadi Isian Toples Kue Kering Lebaran 2023
Kritik yang sama juga dilayangkan oleh Cholil Nafis selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) karena menilai alasan larangan buka puasa bersama sangat membingungkan.
Cholil mengatakan bahwa larangan buka puasa bersama untuk menghindari Covid-19 bukanlah alasan tepat karena tradisi selama Ramadhan tersebut tidak sebesar acara lain seperti konser atau kondangan.
“Baiknya surat arahan Pak Presiden yg melarang buka puasa bersama itu dicabut aja agar tak terus gaduh di bulan Ramadhan,” tulisnya dalam akun Twitter miliknya @cholilnafis.
Baca Juga: Ide Jualan Takjil Kekinian: Cemilan Kreasi Kulit Pangsit dan 8 Tahu Jadi Solusinya, Unik dan Enak
Cholil juga mengkritik tentang salah satu alasan larangan buka puasa bersama yaitu untuk menjalankan hidup sederhana bagi pejabat.
“Surat arahannya soal covid sehingga dilarang adakan buka bersama, barusan menerima video Pak Menteri, katanya utk instansi agar hidup sederhana. Lah? yg bener itu krn covid atau foya2 Pak?” lanjutnya dalam thread di Twitter.
Cholil juga menegaskan bahwa buka puasa bersama selama Ramadhan bukanlah suatu hal yang mewah karena selalu dilaksanakan secara sederhana.
“’Barangsiapa memberi buka puasa orang lain maka dia mendapat pahalanya tanpa berkurang sedikitpun’ Nabi mengajarkan makan bersama,” tulis Cholil di akhir threadnya.
Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyampaikan surat pelarangan buka puasa bersama bagi pejabat pada 21 Maret 2023 sebelumnya dengan alasan untuk mengendalikan angka Covid-19.
Namun, alasan lain dari larangan ini adalah buntut atas sorotan dan pengawasan publik terhadap gaya hidup mewah dan foya-foya yang dilakukan oleh para pejabat Indonesia.
“Larangan ini tidak berlaku untuk masyarakat umum sehingga masyarakat tetap memiliki kebebasan untuk melakukan atau menyelenggarakan buka puasa bersama,” ucap Anung kepada media.
Baca Juga: Tips Aman Bagi Penderita Asam Lambung agar Puasa Lancar dan Tetap Sehat Selama Bulan Ramadhan
Sampai saat ini, kebijakan larangan buka puasa bersama khusus pejabat masih menjadi perdebatan termasuk di kalangan warganet.
Banyak netizen memberikan dukungan terhadap kebijakan Jokowi tersebut karena para pejabat dianggap memanfaatkan nama instansi untuk menyelenggarakan buka bersama menggunakan anggaran negara yang didapat dari pajak rakyat.
Namun, tidak sedikit pula orang-orang berkomentar di sosial media yang menyayangkan larangan tersebut karena menganggap bahwa buka bersama sudah menjadi tradisi selama Ramadhan.***