SUKOHARJOUPDATE - Kemelut Partai Demokrat ternyata belum usai. Kubu Partai Demokrat kubu Moeldoko secara resmi melayangkan gugatan ke PTUN.
Gugatan itu dilayangkan menyusul keputusan Menteri Hukum dan HAM yang menolak hasil Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang.
Dalam Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatra Utara, terjadi pada Jumat, 5 Maret 2021 lalu, Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko secara resmi dikukuhkan sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat menggantikan posisi Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Baca Juga: Buron Kejaksaan Agung Adelin Lis Tertangkap, Misteri Paspor Palsu hingga Kini Belum Terungkap
Seperti diberitakan Pikiran-Rakyat berjudul "Soroti Gugatan Demokrat Kubu Moeldoko ke Pemerintah, Christ Wamea: Tanpa Malu Dia..." Pemerintah menolak permohonan pengesahan kepengurusan Demokrat kubu Moeldoko yang dibentuk saat KLB di Deli Serdang itu.
Tidak terima dengan keputusan Pemerintah, Partai Demokrat kubu Moeldoko pun mengajukan gugatan ke PTUN pada akhir Juni 2021 lalu.
Aksi Partai Demokrat kubu Moeldoko itu juga kembali mendapat sorotan, lantaran pencantuman status KSP di gugatan tersebut.
Baca Juga: Indonesia Terima 500 Ribu Dosis Vaksin Johnson & Johnson Asal Belanda, BPOM: Sekali Suntik
Dalam gugatan yang ditujukan kepada Ketua PTUN Jakarta pada 24 Juni 2021, status Moeldoko merupakan Ketua Umum Partai Demokrat.
“Jenderal TNI (Purn.) Dr. H. Moeldoko, M.Si, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ketua Umum Partai Demokrat Periode 2021-2025 hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat tanggal 5 Maret 2021 di Hotel The Hill & Resort, Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatra Utara,” bunyi keterangan di gugatan ke PTUN tersebut.
Menanggapi status Moeldoko, tokoh Papua Christ Wamea pun menilai Kepala Staf Presiden tersebut tidak punya malu.
Pasalnya, Moeldoko mengatasnamakan sebagai Ketua Umum Demokrat dalam gugatan kubunya ke Pemerintah tersebut.
Baca Juga: Naik Pesawat di Jawa dan Luar Jawa-Bali Berlaku September 2021, inilah Syaratnya
Hal itu disampaikan Christ Wamea dalam unggahan di akun media sosial pribadinya pada Sabtu, 11 September 2021.
“Tanpa malu, KSP Moeldoko atasnamakan ketua umum Demokrat menggugat Pemerintah melalui PTUN agar ia bisa ambil alih Demokrat,” katanya, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari akun Twitter @PutraWadapi, Minggu, 12 September 2021.*** (Eka Alisa Putri/Pikiran-Rakyat)