Network
BERITASUKOHARJO.com – China meminta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia menjadi jaminan atas utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.
Kerja sama konsorsium Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) menghasilkan buah perih ketika terjadi pembengkakan dana hampir Rp17,7 Triliun yang mengakibatkan utang bertambah dan China meminta APBN jadi jaminan.
Kabar ini tentu saja membuat sejumlah pihak dari kalangan pejabat maupun masyarakat merasa geram karena tidak rela jika APBN digunakan menjadi jaminan utang atas proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.
Baca Juga: Selain Bakpia, Inilah 5 Rekomendasi Terbaik Oleh Oleh Khas Jogja yang Harus Anda Bawa Pulang
BeritaSukoharjo.com melansir dari berbagai sumber, pada 14 April 2023, ada alasan Jokowi memilih China untuk kerja sama meskipun belum tahu akan terjadi permintaan jaminan APBN dari negara tersebut.
Sebenarnya, pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung telah kontroversial sejak direncanakan pembangunan, negara China dan Jepang saling memperebutkan Indonesia untuk diajak kerja sama dengan sistem yang berbeda.
Presiden Jokowi membuat syarat khusus untuk melakukan seleksi kedua negara tersebut seperti pembiayaan proyek di luar APBN, skema kolaborasi B2B atau Business to Business dan ketiadaan jaminan dari Indonesia.
Syarat tersebut lebih sesuai dengan tawaran dalam proposal China yang mengajukan pembiayaan sebesar 5,5 Miliar Dolar atau Rp81 Triliun tanpa dana APBN dengan skema B2B.
