Network
BERITASUKOHARJO.com - Kereta Cepat Jakarta-Bandung rupanya mengalami polemik baru ketika China meminta Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) menjadi jaminan setelah pembengkakan dana Rp18 Triliun.
China juga telah menyetujui tambahan utang sebesar Rp17,7 Triliun untuk melanjutkan pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung agar tidak tertunda dan mangkrak.
Namun, pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung sempat menjadi opsi sulit karena sempat terjadi hal-hal yang membuat biaya bertambah di luar perkiraan.
BeritaSukoharjo.com melansir Asia Sentinel dan berbagai sumber pada 15 April 2023 terkait simalakama atau pilihan sulit Indonesia dalam pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang melibatkan utang dari China.
Bhima Yudhistira selaku Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) menganggap bahwa pemerintah Indonesia tengah dihadapkan pada opsi yang sulit dalam menyelesaikan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.
Opsi pertama, Pemerintah Indonesia harus menanggung biaya pembangunan yang telah membengkak untuk melanjutkan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung meskipun harus membebani keuangan negara atau APBN.
