Network
Hal yang disoroti pada pencairan dana bansos PKH tahap 1 ini pihak Kemensos belum mengeluarkan SK seperti yang biasanya dilakukan sebelumnya. SK ini akan menginformasikan terkait aturan-aturan seperti perhitungan jumlah komponen yang ditanggung dalam PKH dan nominal bantuan per komponen.
Melalui SK ini pendamping sosial bisa memiliki dasar penyampaian sosialisasi dan informasi yang jelas kepada para KPM, termasuk apabila ditemukan kendala atau permasalahan terkait pencairan dana bantuannya.
Di sisi lain, kondisi di lapangan menunjukkan jika beberapa bank penyalur yang ternyata dana bansosnya sudah masuk ke rekening KKS milik KPM meskipun data detail di SP2D belum turun. Apakah hal ini menjadi permasalahan?
Sebenarnya hal ini tidak menjadi masalah karena dana bantuan yang masuk tersebut adalah mutlak miliki KPM yang bersangkutan, tetapi yang menjadi masalah adalah ketika nominal bantuannya tidak sesuai dengan yang diharapkan atau yang seharusnya didapat.
Jadi, untuk kasus beberapa KPM yang merasa ada lansia yang cair lebih banyak dan atau balita yang justru tidak bisa cair sama sekali. Pihak pendamping sosial mohon maaf tidak bisa menjelaskan detail karena belum ada dasar SK yang diberikan oleh Kemensos.
Pendamping sosial hanya bisa memberikan sosialisasi ketika misalkan ada balita yang bantuan PKH nya belum cair, maka bisa mengunjungi kantor desa/kelurahan untuk cek status DTKSnya apakah bermasalah atau tidak.
Apabila data penerima PKH belum diperbarui, maka silahkan untuk update datanya melalui dukcapil dengan harapan pada pencairan berikutnya tersebut dananya bisa cair dan sesuai.
