Network
"Presiden Jokowi pernah meminta masyarakat untuk aktif menyampaikan kritik," kata BEM UI melalui cuitan di akun Twitter @BEMUI_Official pada 20 September 2021.
"Akan tetapi, menurut survei, sebanyak 52,1 persen masyarakat Indonesia merasa bahwa ancaman kebebasan sipil meningkat dan berakibat pula terhadap meningkatnya ketakutan masyarakat dalam berpendapat, berekspresi, berkumpul, dan berserikat," sebut BEM UI yang mengutip hasil survei dari Lembaga Penelitian Pendidikan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES).
Baca Juga: Gibran Rakabuming Raka Terima Gelar Kanjeng Pangeran Widuranagara dari Keraton Kasunanan Surakarta
BEM UI menilai Jokowi dan wakilnya Ma'ruf Amin gagal menegakkan kebebasan berpendapat di Indonesia.
"Berbagai pembungkaman dan tindakan represif dilakukan melalui UU ITE dan tangan aparat. Rezim ini punya banyak nama, salah satunya adalah rezim antikritik," sebut BEM UI.
BEM UI menyoroti maraknya peristiwa dihapusnya mural bernuansa kritik terhadap pemerintah oleh aparat sebagai bentuk represi.
Baca Juga: Keraton Solo Siapkan 15 Ribu Vaksin Bagi Abdi Dalem, Masyarakat Sekitar Serta Pelajar
Selain itu, UU ITE juga dipandang sebagai hal yang membuat masyarakat rentan dikriminalisasi saat menyampaikan kritik untuk pemerintah melalui media sosial.***(Rio Rizky Pangestu/Pikiran-Rakyat)
