BERITASUKOHARJO.com – China meminta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia menjadi jaminan atas utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.
Kerja sama konsorsium Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) menghasilkan buah perih ketika terjadi pembengkakan dana hampir Rp17,7 Triliun yang mengakibatkan utang bertambah dan China meminta APBN jadi jaminan.
Kabar ini tentu saja membuat sejumlah pihak dari kalangan pejabat maupun masyarakat merasa geram karena tidak rela jika APBN digunakan menjadi jaminan utang atas proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.
Baca Juga: Selain Bakpia, Inilah 5 Rekomendasi Terbaik Oleh Oleh Khas Jogja yang Harus Anda Bawa Pulang
BeritaSukoharjo.com melansir dari berbagai sumber, pada 14 April 2023, ada alasan Jokowi memilih China untuk kerja sama meskipun belum tahu akan terjadi permintaan jaminan APBN dari negara tersebut.
Sebenarnya, pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung telah kontroversial sejak direncanakan pembangunan, negara China dan Jepang saling memperebutkan Indonesia untuk diajak kerja sama dengan sistem yang berbeda.
Presiden Jokowi membuat syarat khusus untuk melakukan seleksi kedua negara tersebut seperti pembiayaan proyek di luar APBN, skema kolaborasi B2B atau Business to Business dan ketiadaan jaminan dari Indonesia.
Syarat tersebut lebih sesuai dengan tawaran dalam proposal China yang mengajukan pembiayaan sebesar 5,5 Miliar Dolar atau Rp81 Triliun tanpa dana APBN dengan skema B2B.
Berbeda dengan Jepang yang menawarkan dana sebesar 6,2 Miliar Dolar atau sekitar Rp92 Triliun dengan sekama G2G (Government to Government) dengan jaminan sebesar 50%.
Karena penimbangan tersebut, Indonesia akhirnya memilih China untuk kerja sama dalam pembangunan yang dimulai sejak tahun 2017 dan dijadwalkan selesai pada tahun 2019 tapi sempat tertunda oleh Covid-19.
Baca Juga: INFO KEMENAG TERBARU! Jadwal Buka Puasa Hari ini 15-21 April 2023 di Ponorogo Jawa Timur
Akhirnya, Presiden Jokowi lebih memilih China karena mempertimbangkan syarat utama yang tidak melibatkan APBN dan jaminan Pemerintah.
Banyak dari kalangan masyarakat yang merasa bahwa Indonesia telah terjebak dalam situasi yang rumit karena pembangunan proyek yang melibatkan negara China.
Hal ini tentu saja menjadi pilihan yang sulit karena jika Indonesia melanjutkan proyek ini, bisa dipastikan biaya tetap bengkak dan bunga atas utang pada China juga naik secara terus menerus.
Namun, jika proyek tersebut dihentikan, tetap saja Indonesia punya proyek mangkrak dan tertunda yang berpotensi dalam ranah hukum karena telah menggunakan uang negara dan utang ke negara lainnya.
Presiden Joko Widodo, menyampaikan kepada publik agar masyarakat mendukung penggunaan transportasi Kereta Cepat Jakarta-Bandung dari pada kendaraan pribadi yang bisa dimanfaatkan orang Indonesia.
Pemerintah Indonesia menaruh harapan besar bahwa kereta api cepat bisa mempermudah transportasi dan mobilitas kegiatan manusia dan barang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan daya saing negara.***