Network
Menanggapi hal tersebut, Prof Jamal menyampaikan bahwa UNS memiliki lima langkah nyata untuk menangkal terjadinya korupsi.
Kelima langkah tersebut di antaranya memberikan pendidikan antikorupsi, melakukan reformasi birokrasi, membentuk Satuan Pengawas Internal (SPI), membentuk Pusat Kajian Fakultas Hukum, dan membentuk Pusat Studi Transparansi Publik dan Antikorupsi (Pustapako).
Baca Juga: Rencana Relokasi Rutan Surakarta ke Sukoharjo, Bupati dan Komisi III DPR RI Cek Lokasi
“Kami telah menyisipkan pendidikan antikorupsi pada beberapa mata kuliah. Materi yang diajarkan kami fokuskan untuk menekankan nilai-nilai antikorupsi yakni kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan,” jelas Prof Jamal, Selasa 1 Maret 2022.
Selain memberikan pendidikan antikorupsi, UNS juga melakukan reformasi birokrasi.
Reformasi birokrasi tersebut bertujuan untuk menciptakan birokrasi yang responsibel, akuntabel, transparan, efektif, efisien, bersih, dan berkualitas serta menjunjung nilai-nilai keadilan tanpa diskriminasi dan nilai-nilai profesionalitas.
Baca Juga: Sesaji Ayam Lacur, Syarat Ritual Di Goa Susuh Angin Lereng Merapi
UNS juga membentuk SPI dan Pusat Kajian Fakultas Hukum untuk secara serius mencegah terjadinya korupsi.
SPI berfungsi sebagai mitra Rektor untuk menyelidiki sejauh mana keuangan kampus dikelola. Selain itu, UNS juga membentuk pusat studi khusus membahas transparansi publik dan antikorupsi yang disebut Pustapako.
“Pustapako berupaya menjadi media dalam meningkatkan peran di bidang pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang berkaitan untuk mewujudkan pemerintah bebas dari korupsi,” ungkap Prof. Jamal dalam Peluncuran Jaga Kampus.
