Network
“Karena pada intinya yang mau disampaikan masyarakat ini adalah menyampaikan pendapatnya terhadap ketidakpuasannya masyarakat terhadap kebijakan atau langkah-langkah pembangunan oleh pemerintah,” tutur Supriansa, dikutip oleh BeritaSukoharjo.com dari kanal YouTube DPR RI pada 16 April 2023.
“Jadi kalau pemerintah melakukan sebuah pembangunan, melakukan sebuah kebijakan, lalu itu tidak berpihak kepada rakyat, maka rakyat kadang-kadang memang menyalurkan pendapatnya lewat sebuah argumentasi atau sikap-sikap kritisnya di media sosial,” tambah Supriansa.
Baca Juga: Resep Ikan dengan Kuah Begini Malah Makin Enak! Segar Buat Mata Melek Ketika Sahur
Anggota DPR komisi III ini pun menyebutkan jika kritik mengenai Lampung ini tidak perlu dipidanakan. Terlebih jika hal yang disampaikan oleh Awbimax itu merupakan kebenaran.
Supriansa juga mengatakan jika aparat penegak hukum sebaiknya bisa melihat hal yang dilaporkan oleh terlapor ini merupakan fakta atau tidak. Apabila sesuai fakta, maka hal tersebut tidak termasuk ke dalam kategori pencemaran nama baik.
“Kalau tidak sesuai fakta, maka itulah mencemarkan nama baiknya pejabat-pejabat. Saya kira itu tidak dibenarkan juga seperti itu, karena itu namanya menyebarkan berita bohong,” jelas Supriansa.
Baca Juga: Cara Baru Olah Tahu Jadi Lauk Lezat untuk Sahur dan Buka Puasa, Super Ekonomis!
Anggota DPR Komisi III ini juga menyebutkan jika sebaiknya pemerintah lebih terbuka terhadap kritik yang disampaikan oleh rakyatnya. Pemerintah Lampung sebaiknya lebih bisa mawas diriketimbang menjadi anti kritik.
“Karena apapun modelnya, aspirasi rakyat itu perlu didengarkan,” pungkas Supriatna menanggapi persoalan Awbimax kritik Lampung.
Sebagai informasi, beberapa waktu sebelumnya Awbimax mengunggah sebuah video terkait penyebab Lampung tidak maju-maju di media sosial TikTok.
