BERITASUKOHARJO.com – Pada agenda Kick off Meeting GNPIP 2023, pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI memberikan arahan untuk menjaga inflasi dan ketahanan pangan di Indonesia terutama jelang bulan Ramadhan dan Idul Fitri 2023.
Momen bulan Ramadhan selalu diiringi dengan kenaikan harga kebutuhan pokok yaitu bahan pangan, dan juga tarif angkutan umum. Oleh karena itu, pemerintah akan melakukan langkah antisipasi dalam menghadapi inflasi menjelang Ramadhan dan Idul Fitri 2023.
Rencananya, pemerintah akan memberikan dana bansos beras selama tiga bulan, terutamanya pada Keluarga Penerima Manfaat atau KPM PKH dan BPNT.
Beberapa kebutuhan pokok lain juga sedang dalam proses untuk diatur regulasinya supaya dapat diberikan sebagai bansos. Jadi, selain bansos beras, penerima PKH dan BPNT akan menerima bansos lainnya.
Dikutip BeritaSukoharjo.com melalui website Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp104,2 triliun dengan tujuan fokus pada ketahanan pangan terutamanya penguatan cadangan pangan, serta penguatan di sektor pertanian.
Fokus penguatan di sektor pertanian antara lain yaitu program pengembangan budidaya pertanian, infrastruktur pertanian, kemudahan pengajuan kredit dengan suku bunga rendah, dan dana desa sebagai upaya ketahanan pangan.
Sementara itu, fokus di sektor ketahanan pangan yaitu dengan cara memantau harga kebutuhan bahan pokok di pasaran seperti beras, minyak goreng, cabai, bawang, daging dan telur ayam ras, dan daging sapi. Pemerintah juga akan memberikan bansos beras untuk bulan Maret, April, dan Mei.
Menko menyampaikan, “Pemerintah kemarin telah memutuskan bahwa Pemerintah akan memberikan bantuan beras selama 3 bulan. Demikian pula untuk bantuan telur dan ayam ini sedang diatur regulasinya. Akan diberikan untuk 3 bulan terutama kepada desil yang mendapatkan PKH dan bantuan pangan non tunai. Nah, ini diharapkan dalam 3 bulan ini bisa berjalan.”
Tujuan pemerintah menyalurkan bansos besar kepada KPM PKH dan BPNT jelang Ramadhan yaitu untuk meningkatkan konsumsi dan daya beli masyarakat.
Selain itu, juga untuk mendukung pengelolaan beras dan meningkatkan kapasitas menyerap beras petani, serta stok beras yang tersalurkan akan dapat meningkatkan penyerapan gabah petani.
Pemerintah dalam hal ini bekerja sama dengan Bank Indonesia melalui TPIP dan TDIP akan berupaya untuk terus mendorong sinergi supaya inflasi di Indonesia tetap sesuai target di tahun 2023.
Hal ini bertujuan untuk pemulihan ekonomi nasional, dan diharapkan menjadi pondasi yang kuat di tahun 2023 dan 2024.
Menko berharap semua pihak terutamanya para bankir dapat mendukung segala bentuk kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.
Hal ini agar pengelolaan peredaran uang di masyarakat dapat terjaga dengan bijaksana, dan tidak terjadi adanya overbuying.***