SUKOHARJOUPDATE - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM UI) kembali mengkritik Presiden Joko Widodo.
Setelah sebelumnya, BEM UI melontarkan kritikan pedas terhadap Presiden Jokowi dengan menyebut mantan Walikota Solo itu dengan sebutan : "King of Lip Service" atau Raja Omong Kosong.
Kali ini BEM UI mengkritik mantan Gubenur DKI Jakarta itu soal terkekangnya kebebasan berpendapat akibat represi pemerintah.
Baca Juga: Presiden Jokowi Tinjau Pelaksanaan Vaksinasi Door To Door Terhadap 500 Warga di Klaten
Seperti diberitakan Pikiran-Rakyat berjudul "Jokowi Kembali Diserang BEM UI: Rezim Ini Punya Banyak Nama, Salah Satunya..." BEM UI menilai Jokowi kerap mengatakan sesuatu ke publik namun tidak ada pembuktiannya sehingga layak disebut King of Lip Service.
Saat itu, poster Jokowi King of Lip Service yang dibuat BEM UI sempat beredar luas di media sosial dan menjadi perbincangan hangat netizen.
Berselang dua hari setelahnya, Jokowi merespons kritik yang disampaikan BEM UI itu. "Saya kira ini bentuk ekspresi mahasiswa dan ini negara demokrasi. Jadi kritik itu ya boleh boleh saja dan universitas tidak perlu menghalangi mahasiswa berekspresi," sebut Jokowi.
Jawaban Jokowi itu, kini justru menjadi pokok kritik lain yang disoal BEM UI. Jokowi kini kembali dikritik BEM UI soal terkekangnya kebebasan berpendapat akibat represi pemerintah.
"Presiden Jokowi pernah meminta masyarakat untuk aktif menyampaikan kritik," kata BEM UI melalui cuitan di akun Twitter @BEMUI_Official pada 20 September 2021.
"Akan tetapi, menurut survei, sebanyak 52,1 persen masyarakat Indonesia merasa bahwa ancaman kebebasan sipil meningkat dan berakibat pula terhadap meningkatnya ketakutan masyarakat dalam berpendapat, berekspresi, berkumpul, dan berserikat," sebut BEM UI yang mengutip hasil survei dari Lembaga Penelitian Pendidikan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES).
Baca Juga: Gibran Rakabuming Raka Terima Gelar Kanjeng Pangeran Widuranagara dari Keraton Kasunanan Surakarta
BEM UI menilai Jokowi dan wakilnya Ma'ruf Amin gagal menegakkan kebebasan berpendapat di Indonesia.
"Berbagai pembungkaman dan tindakan represif dilakukan melalui UU ITE dan tangan aparat. Rezim ini punya banyak nama, salah satunya adalah rezim antikritik," sebut BEM UI.
BEM UI menyoroti maraknya peristiwa dihapusnya mural bernuansa kritik terhadap pemerintah oleh aparat sebagai bentuk represi.
Baca Juga: Keraton Solo Siapkan 15 Ribu Vaksin Bagi Abdi Dalem, Masyarakat Sekitar Serta Pelajar
Selain itu, UU ITE juga dipandang sebagai hal yang membuat masyarakat rentan dikriminalisasi saat menyampaikan kritik untuk pemerintah melalui media sosial.***(Rio Rizky Pangestu/Pikiran-Rakyat)