SUKOHARJOUPDATE - Hak Interplasi pada Gubenur DKI Jakarta Anies Baswedan terhadap rencana Formula E tahun depan yang digagas dua parpol PDIP dan PSI tanpaknya bakal "digembosi" tujuh parpol lainnya di DPRD.
Ketujuh parpol yaitu PAN, Demokrat, Gerindra, PKS, Golkar, NasDem, dan PKB-PPP menggelar pertemuan dengan Anies Baswedan.
Hasilnya, secara bulat, ketujuh parpol sepakat di DPRD tidak akan mendukung hak interpelasi yang digulirkan pada Anies Baswedan.
Baca Juga: Anies Baswedan Hempaskan Ganjar Serta Prabowo dan Puan Dari Survai Pilpres 2004 IPO
Menanggapi manuver yang dilakukan ketujuh partai menggelar pertemuan dengan Anies Baswedan, seperti yang diberitakan pikiran-rakyat.com berjudul "7 Fraksi 'Merapat' ke Anies Baswedan Tolak Formula E, PDIP Sebut Koalisi Galau" Ketua Fraksi PDIP Gembong Warsono menyebutkan, apa yang ditunjukan ketujuh parpol tadi sebagai bentuk ke-galauan.
"Saya katakan tujuh fraksi itu saya kategorikan koalisi galau. Kenapa saya katakan galau, masa dua fraksi mau tanya mereka udah galau ngapain sih?" katanya saat dihubungi wartawan, Jumat, 27 Agustus 2021.
Dia mengatakan interpelasi itu merupakan hak anggota dewan yang paling rendah, hak bertanya.
"Implikasinya apa ya ra ono opo-opo implikasinya, paling rekomendasi kan," ujarnya.
Setelah adanya pertemuan itu, Gembong menyebutkan dua fraksi yang telah menggulirkan hak interpelasi tidak akan mundur.
"Sekali layar terkembang, jadi nggak ada kata mundur. Wong Banteng Kok Disuruh mundur? ga ada kata itu," tuturnya.
Baca Juga: Gaduh Lomba Menulis Artikel, Polling Fadli Zon : 96,2 Persen Setuju BPIP Dibubarkan
Dengan sisa waktu yang ada, PDIP kata dia masih akan terus bekerja keras meyakinkan fraksi lain terhadap hak interpelasi ini sebelum sampai paripurna.
Yang harus dipahami menurut Gembong, hak interpelasi ini adalah hak paling rendah yang dimiliki anggota dewan.
"Sehingga persyaratannya pun juga sangat rendah hanya 50 persen plus kan," tuturnya.
Sebelumnya, Ahmad Lukman Jupiter, salah satu perwakilan dari NasDem yang hadir dalam pertemuan dengan Anies Baswedan mengatakan, Formula E sebetulnya sudah disetujui oleh seluruh fraksi yang ada di DPRD sejak 2019.
Makanya kata dia ketika dua fraksi menggulirkan interpelasi ini menjadi tanda tanya. Menurutnya, pengguliran hak interpelasi ini terlalu politis karena sebelumnya sudah dilalui dengan mekanisme yang panjang.
"Menurut kita itu terlalu politis kurang tepat begitu loh karena sudah dilalui oleh mekanisme yang panjang telah disetujui oleh seluruh fraksi kok sekarang malah ada yang tidak setuju begitu loh," katanya.
Dalam pertemuan itu, kata dia memang tidak ada PSI dan PDIP. Kesimpulannya 'konsolidasi' itu sepakat bahwa ketika Formula E dilaksanakan di Jakarta, ini akan menjadi sorotan dunia.
"Kita menunjukan kepada seluruh dunia bahwa Indonesia khususnya Jakarta mampu menunjukan mengatasi pandemi Covid-19," tuturnya.
Karena itu kata dia, tujuh fraksi ini menganggap belum diperlukan untuk menggunakan hak interpelasi seperti halnya PDIP dan PSI.
Baca Juga: Luhut : Indonesia Tidak Bego-bego Amat Menangani Covid 19
Jupiter menyebut, ketujuh fraksi masih meyakini untuk mempertanyakan Formula E ini masih bisa dilaksanakan melalui forum lain, seperti rapat komisi, rapat kerja di Badan Anggaran (Banggar) ataupun melalui pertemuan-pertemuan secara informal.
Dia juga meyakini, pertemuan informal seperti tadi malam Gubernur Anies Baswedan juga akan menyampaikan apa yang menjadi pertanyaan dari anggota dewan.
Semalam kata dia, Anies Baswedan juga menyampaikan, ajang Formula E yang direncanakan digelar pada Juni 2022 mendatang berdampak positif untuk kemajuan pertumbuhan ekonomi di Jakarta.*** (Amir Faisol/pikiran-rakyat.com)