Network
BERITASUKOHARJO.com – Pro dan kontra antara aktivis dan pendukung proyek Willow Alaska masih berlanjut karena adanya gugatan yang ditujukan kepada perusahaan.
Para aktivis lingkungan yang kontra telah mengajukan dua tuntutan hukum untuk mencegah proyek Willow Alaska, sedangkan pendukung yang pro juga punya alasan untuk menyanggah.
Detail penjelasan pendapat kontra dari aktivis lingkungan menyatakan bahwa proyek Willow Alaska diblokir. Berbeda dengan kelompok pendukung yang pro akan keberlanjutan proyek minyak di Alaska ini.
Berkaitan dengan penyetujuan pengeboran minyak di Alaska, aktivis lingkungan yang kontra memprotes keras sedangkan pendukung pro juga aktif menyampaikan sisi positif dari proyek Willow ini.
Melalui Euro News oleh BeritaSukoharjo.com pada hari Senin, 20 Maret 2023 bahwa proyek Willow Alaska telah mendapatkan persetujuan dari Presiden Joe Biden untuk melakukan pengeboran di Lereng Utara Alaska yang kaya minyak bumi.
Proyek Willow Alaska ini dipimpin oleh perusahaan ConocoPhillips yang berpusat di Houston dan berniat menghasilkan 160.000 barel minyak per hari dalam kurun waktu 30 tahun ke depan.
Para aktivis lingkungan menggugat pemerintah federal karena dianggap telah melanggar komitmen dan peraturan tentang lingkungan yang berlaku di negara tersebut.
Sovereign Iñupiat for a Living Arctic, Sierra Club, Trustees for Alaska, dan Alaska Wilderness League masih memperjuangkan gugatan kembali yang baru saja dilayangkan pada pekan lalu.
Baca Juga: Irish Bella Minta Doakan Kuat Menjadi Ibu, Ibunda Isyaratkan Cerai dari Ammar Zoni?
Juru bicara Sovereign Iñupiat for a Living Arctic menyatakan bahwa mereka tidak akan menyerah untuk senantiasa melindungi Kutub Utara sampai kapan pun.
Mereka menggugat karena Arktik sudah memanas lebih cepat dari pada tempat lain di planet bumi. Tidak salah lagi bahwa pemanasan tersebut karena adanya bom karbon dari proyek Willow Alaska.
Wendy Wendlandt, selaku presiden aktivis kebijakan Lingkungan Amerika mengatakan bahwa pembakaran minyak oleh Willow telah menghasilkan 260 juta ton karbondioksida atau setara dengan gas dari 66 pabrik batu bara negara selama setahun.
Deb Haaland, selaku Sekretaris Dalam Negeri yang juga melawan proyek Willow Alaska justru harus membela kebijakan Joe Biden untuk menyetujui pengeboran minyak tersebut.
Baca Juga: Ide Jualan Takjil Ramadhan Paling Seger, Auto Diserbu Pembeli, Resep Es Timun Blewah Anti Gagal
Haaland mengatakan bahwa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah adalah pilihan yang benar walaupun jalannya tidak terlalu lurus.
Joe Biden dan penasihatnya telah bertemu dengan delegasi kongres bipartisan Alaska pada awal bulan Maret untuk membicarakan kasus dan masalah mereka mengenai proyek Willow Alaska tersebut.
Selain itu, Haaland juga bertemu dengan anggota parlemen negara bagian Alaska yang justru mendukung dan mendesak Haaland untuk menyetujui proyek ini.
Para pendukung berpendapat bahwa proyek Willow Alaska mampu menyeimbangkan diri dan masyarakat juga akan mendapatkan manfaat dari pajak perusahaan.
Hal itu juga didukung dengan perusahaan ConocoPhillips selaku pemilik proyek Willow Alaska yang akan berinvestasi dalam infrastruktir dan penyediaan fasilitas publik.
Lisa Murkowski selaku anggota parlemen Alaska menyampaikan bahwa persetujuan proyek Willow Alaska adalah kabar yang sangat baik bagi negara.
ConocoPhillips juga mengeklaim bahwa proyek Willow Alaska akan menciptakan 2.500 lapangan pekerjaan dalam bidang konstruksi dan 300 lowongan pekerjaan jangka panjang.
Selain itu, proyek Willow Alaska akan menghasilkan royalty dan pendapatan pajak sampai miliaran dolar bagi pemerintah federal, negara bagian maupun lokal.
Anehnya, Presiden Joe Biden memberikan persetujuan kepada proyek Willow Alaska sehari setelah memberikan penyampaian bahwa ia akan membatasi dan melarang pengeboran minyak bumi di beberapa tempat di Alaska dan Samudera Arktik.
Setelah persetujuan ini telah sah, Biro Pengelolaan Lahan memprediksi bahwa setidaknya ada tiga lokasi pengeboran dengan total 199 sumur pengeboran.
Haaland sebagai Menteri Dalam Negeri menjelaskan bahwa proyek Willow Alaska adalah masalah sulit yang diwariskan oleh pemerintahan sebelumnya, sedangkan para pejabat mempunyai wewenang putusan yang terbatas.
Keterbatasan para pejabat pemerintahan tersebut tidak mampu memblokir proyek Willow Alaska oleh ConocoPhillips yang telah menyewa di sebagian wilayah Arktik dan Alaska selama beberapa dekade.***
