Network
Dalam Perda itu, menurut Sarjono, mengatur tentang objek yang dijual, yakni larangan daging hewan non pangan dimana anjing tidak termasuk hewan pangan.
"Untuk itu, kami minta PKL mematuhi aturan dalam Perda dengan mengganti dagangan daging non anjing agar bisa mengurus izin berupa Tanda Daftar Usaha (TDU)," tegasnya.
Baca Juga: Peduli Korban Dampak Erupsi Gunung Semeru, Pemkab Sukoharjo Kirim 5 Truk Berisi Bantuan ke Lumajang
Dari penjelasan itu, akhirnya audensi dengan para PKL kuliner daging anjing ini tidak membuahkan hasil apapun. Para PKL jika masih ingin terus berdagang harus mengganti jenis dagangannya yakni, non anjing.***
