Network
/photo/2021/12/10/3129704282.jpg)
SUKOHARJOUPDATE - Membengkaknya jumlah warga Karanganyar terutama penerima Kartu Indonesia Sehat (KIS-PBI) BPJS Kesehatan dinonaktifkan mendapatkan sorotan dari pihak DPRD Karanganyar.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Anung Marwoko mengungkap bila jumlah penerima KIS-PBI BPJS Kesehatan mencapai 68 ribu telah dinonaktifkan, kali ini Wakil Ketua Tony Atmoko menyoroti lemahnya koordinasi antar instansi di Kabupaten Karanganyar.
Yang berdampak terhadap membengkaknya jumlah warga pemegang KIS-PBI BPJS Kesehatan Dinonaktifkan oleh Kemensos.
Baca Juga: Bejat! Ibunya Sudah Dinikahi, Pria di Pemalang Ini Nekat Rudapaksa Anak Tirinya
Menurut Tony, bila koordinasi antara Dinsos, Disdukcapil dan pihak Desa tidak lemah, tentu tak ada warga terutama penerima KIS-PBI BPJS yang tak Terdata di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Apalagi, Kabupaten Karanganyar mendapatkan alokasi KIS-PBI BPJS Kesehatan sebanyak 12 ribu.
Sehingga bila koordinasi tak segera ditata, sayang, bila nantinya masyarakat yang sebenarnya sangat membutuhkan tidak mendapatkan hanya permasalahan koordinasi antar ketiganya kurang.
"Koordinasi antar Disnos, Disdukcapil dan Desa harus diperbaiki. Bila melihat jumlah warga penerima KIS-PBI BPJS yang dinonaktifkan sebanyak itu, mengindikasikan koordinasi antar institusi buruk,"papar Tony pada sukoharjoupdate.com (Jaringan Pikiran-Rakyat Media Network) diruang kerjanya, Jumat 10 Desember 2021.
Menurut Tony, sebenarnya pihaknya berharap 68 ribu warga penerima KIS-PBI BPJS yang telah dinonaktifkan itu bisa tercover pada ABPD tahun 2022.
Baca Juga: Toko Emas Surya di Karangpandan Karanganyar Diacak-acak Maling, Rp23 Juta Raib
Namun sayangnya, ungkap Tony, di tahun 2022, Pemerintah hanya menganggarkan untuk kesehatan sebesar Rp24 miliar.
"Sehingga untuk mengcover (68 ribu warga yang KIS-PBI BPJS Kesehatan dinonaktifkan) jelas tidak bisa,"terang Tony.
Karena itulah, ungkap Tony, pihaknya sangat berharap agar di anggaran perubahan APBD nanti, pemerintah bisa mengalokasikannya.
"Soal kesehatan sangat penting. Karena itu menyangkut masyarakat banyak. Sehingga di perubahan nanti, bisa dimasukan,"terangnya.
Senada, Ketua DPRD Karanganyar Bagus Selo meminta agar tidak ada lagi warga Karanganyar, terutama penerima KIS-PBI BPJS Kesehatan dinonaktifkan Kemensos, pihaknya berharap agar koordinasi antar tiga satuan, Dinsos, Disdukcapil dan Desa dibenahi.
"Mulai sekarang koordinasi antar Dinsos, Disdukcapil dan Desa dibenahi,"terangnya.
Baca Juga: Kisah Kesetiaan Abdi Dalem, Rela Digaji Kecil Yang Penting Mengabdi Pada Keraton
Seperti diberitakan, Wakil Ketua DPRD Karanganyar Anung Marwoko mengungkap Selama dua bulan penerima Kartu Indonesia Sehat (KIS- PBI) BPJS di banyak yang dinonaktifkan.
Pada bulan pertama ada 32 KIS-PBI BPJS yang dinonaktifkan. Sedangkan bulan berikutnya, jumlahnya bertambah sebanyak 36 ribu KIS BPJS yang dinonaktifkan.***
