Network
SUKOHARJOUPDATE- Hingga kini sejumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dipicu ketidakharmonisan keluarga, dilaporkan masih terjadi di Kabupaten Sukoharjo.
Informasi yang didapat, berdasarkan pendataan terakhir pada tahun 2020 lalu, akar ketidakharmonisan tersebut rata-rata penyebabnya adalah faktor ekonomi dalam keluarga.
Oleh Badan Kependudukan, Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) bersama Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Sukoharjo mulai dilakukan penguatan pendataan keluarga, diawali melalui sosialisasi.
Baca Juga: Total Ada 7 Sekolah yang Ditutup Pemkot Solo, Gibran Minta Sekolah Tak Terpapar PTM Jalan Terus
Kepala DP2KBP3A Sukoharjo, Proboningsih Dwi Danarti menjelaskan, tujuan penguatan pendataan keluarga sebagai database semua kebijakan pemerintah dengan metode melalui beberapa pertanyaan untuk mengetahui sejauhmana tingkat keharmonisan keluarga itu.
"Dari pertanyaan itu, akan nampak apakah keluarga tersebut harmonis. Contoh pertanyaannya, apakah dalam wakti 1 bulan terakhir, mereka pernah rekreasi bersama," kata Probo usai sosialisasi bersama yayasan sosial Omah Sambung, Kamis 21 Oktober 2021.
Dari pertanyaan dalam penguatan pendataan keluarga tersebut, nantinya akan dijadikan tolok ukur untuk mengetahui tingkat keharmonisan sebuah keluarga, dimana menurut Probo, sesuai tujuan akhir BKKBN, yakni pembangunan manusia yang berkualitas.
Baca Juga: Deadline Akhir Tahun, Pengesahan RUU PDP Masih Tarik Ulur DPR RI vs Pemerintah Soal Pengawasan
"Ketidakharmonisan bisa memicu kekerasan terhadap perempuan dan anak, seperti KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga). Dan ternyata setelah kami turun ke lapangan, KDRT itu rata-rata menimpa keluarga yang tingkat ekonominya dibawah standar," ungkapnya.
