Network
SUKOHARJOUPDATE- Berlarutnya sengketa lahan Sriwedari membuat berbagai pihak mendesak agar kawasan yang kini mangkrak itu segera dibuka kembali sebagai ruang publik.
Sebagai pemangku wilayah, Pemkot Solo diminta bisa segera menyelesaikan persoalan yang masih menghambat dalam mengambil alih pengelolaan Sriwedari.
Merespon dinamika tersebut, Pemkot Solo menindaklanjuti dengan menggelar Forum Grup Diskusi (FGD) membahas pengelolaan Sriwedari, pada Senin 22 November 2021.
Baca Juga: Rapat Paripurna DPRD bersama Bupati, OPD Diminta Lakukan Inovasi Agar Sukoharjo Lebih Berprestasi
Dalam diskusi bersama sejumlah tokoh dan akademisi ini, dua cara diusulkan untuk membatalkan eksekusi penyitaan lahan yang selama ini disuarakan ahli waris Wiryodiningrat.
Selain jalur hukum melalui pengajuan fatwa ke Mahkamah Agung (MA), mantan Walikota Solo FX Hadi Rudyatmo yang juga hadir dalam FGD mengusulkan jalur politik.
Menurut Rudy, jalur politik ditempuh dengan meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) ikut turun tangan menangani penyelesaian persoalan yang mengganjal Pemkot Solo.
Baca Juga: Trending, Coldplay Sepanggung dengan BTS di Ajang AMA 2021 Bikin Netizen Heboh
”Saran saya hanya satu, kepala negara (Jokowi-Red) harus ikut campur dalam urusan Sriwedari. Kepala negara (supaya) memutuskan tanah ini milik negara, bukan siapa-siapa,” tegasnya.
