Network
SUKOHARJOUPDATE- Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sukoharjo, YC Sriyana, mengungkapkan, hingga Maret 2022 ini, masih banyak desa belum menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPj) penggunaan Bantuan Keuangan (Bankeu) tahun 2021.
“Bagi pemerintah desa yang belum menyerahkan LPj penggunaan Bankeu tahun 2021, maka Bankeu tahun 2022 tidak bisa dicairkan,” kata Sriyana saat sosialisasi Bankeu tahun 2022 di Auditorium Menara Wijaya komplek kantor terpadu Pemkab Sukoharjo, Senin 7 Maret 2022.
Berdasarkan data hingga Maret ini, Bankeu untuk pemerintah desa dalam penetapan APBD 2021 terdapat 436 titik Bankeu di 150 desa. Dari jumlah tersebut, LPj yang masuk baru 333 titik sehingga masih ada 99 titik Bankeu yang belum menyerahkan LPj.
Baca Juga: Sinopsis Film The Purge Election Year, Misi Melindungi Calon Presiden AS
Sedangkan dalam perubahan APBD 2021, terdapat 997 titik Bankeu dan baru 503 titik yang menyerahkan LPj sehingga masih 465 titik yang belum menyerahkan LPj.
“Untuk Bankeu tahun 2022, saat ini sudah ada beberapa desa yang mengajukan proposal pencairan, baik itu Bankeu APBD Kabupaten Sukoharjo maupun Bankeu dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah,” papar Sriyana.
Dalam kesempatan ini, Bupati Sukoharjo Etik Suryani yang hadir membuka sosialisasi menyampaikan, pemberian Bankeu merupakan stimulan untuk membantu peningkatan pembangunan perdesaan sebagai upaya untuk membangkitkan kembali partisipasi masyarakat.
Baca Juga: Sinopsis Lone Survivor Bioskop Trans TV Malam Ini, Seorang Tentara Sendirian di Kandang Musuh
"Tujuannya agar sifat gotong royong tetap dimiliki masyarakat desa di Kabupaten Sukoharjo. Kegiatan pemberian Bankeu kepada Pemerintah Desa merupakan kegiatan yang rutin dilakukan," terang Etik..
Oleh karenanya, Bupati mengingatkan, perlu adanya sinergitas dengan pemerintah desa di seluruh wilayah Kabupaten Sukoharjo. Dengan sinergitas sehingga akan ada komunikasi yang terjalin dengan baik.
